Ketahanan Pangan Bersyarat Petani Menjadi Subjek, Bukan Objek Teknokratik

Jakarta (16/5). Wabah virus corona memicu pertanyaan besar, sejauh mana ketahanan pangan dan
kemandirian nasional terkait dengan pangan. Pasalnya, ketahanan pangan nasional saat ini, masih
bergantung dengan manajemen impor pangan. Akibatnya, petani kerap terpukul ketika masa panen
bersamaan dengan saat impor pangan.

“Dalam sejarah nenek moyang bangsa Indonesia, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, Demak, dan
kerajaan-kerajaan lainnya, belum pernah Indonesia mengimpor. Justru kerajaan-kerajaan itu
mengekspor beras ke mancanegara,” ujar Ketua DPP LDII Prasetyo Sunaryo.

Prasetyo mengingatkan, ketahanan pangan sangat strategis dalam geoekonomi dan geopolitik.
Pangan bisa menjadi alat diplomasi di masa depan, selain air dan energi. Memulai ketahanan
pangan, LDII telah berupaya dengan menyuburkan kembali tanah-tanah pertanian yang struktur
tanahnya rusak oleh pupuk kimia, “Arief Iswanto anggota Dewan Pakar LDII telah menyuburkan
lahan-lahan pertanian yang mengeras karena pupuk kimia dengan pupuk alam di daerah Sukabumi.
Terbukti tanah kembali subur, dengan hasil 6 ton per hektar,” ujar Prasetyo Sunaryo.

Di area tersebut, Arief mengembangkan pembuatan pupuk alam, tanaman cokelat dan kopi. Produkproduk
pertanian tersebut, sudah diminati kafe-kafe di Eropa.

Prasetyo Sunaryo mengingatkan, ketahanan pangan sangat bergantung dari pemerintah sebagai
regulator dan petani di sisi lain, yang selalu kreatif dan inovatif untuk meningkatkan produksi
pertanian. Persoalannya, terkadang sebagai regulator, pemerintah dalam beberapa kasus terlau
birokratis, yang menyebabkan kreativitas dan inovasi petani menjadi mampat.

“Petani harusnya menjadi subjek, namun dalam beberapa hal saat mereka membuat bibit padi atau
pupuk justru berurusan dengan birokrasi bahkan hukum. Mereka harus menghadapi kegenitan
akademik,” imbuh Prasetyo. Menurutnya, bila temuan bibit atau pupuk, bahkan juga obat pada
tanaman, bila dilakukan oleh individu atau sekelompok petani, tidak harus dihadapkan pada
birokrasi dan hukum.

Bahkan bila perlu, menurutnya, pemerintah bisa memberi izin produk bibit dari petani. Dengan
membantu riset dan hak intelektual. Dengan begitu, petani bisa menjadi subjek dan negara
melakukan proteksi.

Protesi dari negara ini sangat penting. Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, hingga Cina, sangat
memproteksi para petani mereka. Memberi subsidi yang besar, sehingga panen melimpah dan tentu
saja, hasil panennya bisa bersaing untuk ekspor. Sementara, subsidi dan perlindungan pemerintah
terhadap petani belum optimal. Di pedesaan masih marak praktik-praktik ijon, yang memiskinkan
petani.

“Kuasai minyak, maka engkau akan menguasai bangsa- bangsa. Kuasai pangan, maka engkau akan
menguasai rakyat,” kredo ini pernah dilontarkan Henry Kissinger, Menteri Luar Negeri AS dan
selanjutnya menjadi penasihat keamanan nasional di era Presiden Amerika Serikat Richard Nixon.

Dengan demikian penguasaan pangan merupakan hal yang penting dalam geopolitik. Prasetyo
mengingatkan, ketahanan pangan justru tak tercipta ketika pemerintah menekan kreativitas, atau
lebih mementingkan tanaman tertentu, “Kita bisa berpaling ke sejarah, titik mula kekurangan
pangan di Pulau Jawa, ketika Belanda menerapkan sistem tanam paksa, yang menyebabkan sawahsawah
berubah menjadi tanaman tebu, hanya untuk mengisi kekosongan kas akibat Perang Jawa,”
imbuh Prasetyo Sunaryo.

DPP LDII berharap, ketahanan pangan ini menjadi fokus perhatian pemerintah. Indonesia harus bisa
mandiri dan swasembada pangan, jangan sampai hanya mahir memanajemen impor pangan.

 

Nara Hubung: Humas DPP LDII – Joko Haryanto, 0811-2229-963

Artikel Terkait

Leave a Comment